Kamis, 17 April 2014
Selamat Datang   |    Register   |  

Mengatasi kemacetan di Jakarta

  •  Perbaikan sarana transportasi massal, pembatasan angkutan berat di tol dalam kota, penerapan parkir off street, pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) serta rencana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
  • Perbaikan sarana transportasi massal, salah satunya dengan menyelesaikan 15 koridor busway. Saat ini, sudah dibuka koridor XI (Kampung Melayu-Pulo Gebang). Kemudian untuk koridor XII (Tanjung Priok-Pluit). Selain itu, dibuat pula angkutan pengumpan atau feeder yang mempermudah warga dari pemukiman untuk menuju ke halte busway terdekat atau stasiun terdekat. Saat ini tersedia 3 rute yaitu rute 1 (Sentra Primer Barat-Daan Mogot), rute 2 (Tanah Abang-Balai Kota) dan rute 3 (SCBD-Senayan).
  • Pembatasan angkutan berat di toldalkot diberlakukan sejak pertengahan tahun 2011. Angkutan berat hanya diperbolehkan masuk toldalkot pada pukul 22.00-05.00.
  • pembangunan JLNT Antasari-Blok M dan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang. Saat ini, underpass Trunojoyo yang merupakan bagian dari JLNT Antasari-Blok M sudah dapat digunakan dan terbukti mampu mengurai kemacetan sedikit demi sedikit. Diperkirakan  pembangunan ini akan dapat diselesaikan tahun ini. pembangunan ini merupakan langkah mengurai macet dengan penambahan kapasitas jalan yang memang persentasenya sedikit dibandingkan dengan angka kendaraan yang terus meningkat.
  • penerapan parkir off-street sudah dilakukan di Jalan Gajah Mada-Hayam Wuruk sejak pertengahan tahun 2011. namun pada kenyataannya penegakan hukum untuk menertibkan para pelanggar masih minim sehingga masih banyak kendaraan yang parkir di badan jalan. Penerapan parkir off-street di Pasar Baru pun tidak kunjung berjalan karena masih sulit diterima oleh warga.
  • ERP, hingga saat ini masih menunggu peraturan dari Kemenkeu terkait detail tarif dan cara penarikan. Proses di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta sudah berjalan lancar, hanya program mengurai kemacetan ini terganjal pemerintah pusat.

 

Mengatasi banji, termasuk rob di Jakarta Utara

  • Program penanganan banjir sendiri lebih memprioritaskan penanganan bencana banjir rob di Jakarta Utara. Saat ini, tanggul di Marunda baru ada sepanjang 300 meter nantinya akan disempurnakan lagi. untuk jangka panjang kebutuhan penanganan banjir rob, DKI menyiapkan master plan pengamanan kawasan pantai Utara Jakarta. Master plan tanggul raksasa ini akan dibuat tahun 2012.
  • Melakukan pengerukan 13 sungai di Jakarta yang masuk dalam program Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) dan mendapat bantuan dari World Bank. Akan dilakukan juga penataan bantaran Kali Ciliwung dan relokasi warga di sekitar ke rumah susun yang sudah disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
  • Melanjutkan pembangunan Kanal Banjir Timur yang akan mengurangi banjir di kawasan Timur dan Utara Jakarta. Minimal KBT ini mampu mengamankan seperempat dari luas wilayah kota Jakarta dari ancaman banjir. selain itu, ada juga pemasangan pompa dan gorong-gorong yang berhasil mengurangi titik-titik genangan air. Pada tahun 2007, ada 78 titik genangan air yang menghambat kehidupan rutin warga Jakarta. Namun dengan pengendalian banjir yang dilaksanakan sejak tahun 2007, sebanyak 16 titik genangan sudah bisa dihilangkan. Sehingga total titik genangan air tinggal 62 titik. Pada tahun 2010, sebanyak 40 titik genangan air berhasil dihilangkan Pemprov DKI. Kini tinggal tersisa 18 titik lagi yang harus diselesaikan.
  • Jika pada beberapa tahun lalu, genangan air itu akan surut dalam jangka waktu 72 jam, maka sejak akhir tahun 2009 lalu, genangan air akibat hujan itu lebih cepat surut, yakni hanya dalam jangka waktu 14 jam. Ke depan Pemprov DKI menargetkan akan mengurangi banjir di Ibu kota sebanyak 40 persen pada tahun 2011 dan sebanyak 75 persen pada tahun 2016.
  • Kemudian membangun waduk di beberapa titik sebagai tempat penampungan air. salah satunya yang sedang dikerjakan adalah waduk Kali Krukut.

Mengatasi masalah premanisme

Bekerjasama dengan Polda Metro Jaya untuk memberantas tindak kejahatan maupun premanisme di Jakarta. Saat ini, yang tengah berjalan adalah Operasi Kilat Jaya (OKJ) yang yang digelar selama satu bulan dari 23 Februari hingga 23 Maret 2012. Permintaan bantuan untuk menyukseskan operasi ini di Jakarta pasti akan diberikan. Hal ini bertujuan agar warga Jakarta tidak lagi merasa resah dan tidak aman di rumahnya sendiri.

Mengatasi masalah menjamurnya mal dan minimarket

  • Perizinan pendirian minimarket tetap harus mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) No 2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta. Revisi Perda ini masih dibahas di legislatif. Jadi jika pendirian minimarket tidak sesuai dengan Perda yang ada dapat dikenai sanksi.
  • Beberapa aturan yang ada dalam Perda itu adalah pasar modern dengan luas hingga 200 meter persegi harus berada minimal 500 meter dari pasar tradisional. Pasar modern dengan luas minimal 200-1.000 m2, harus minimal berjarak 1 kilometer dari pasar tradisional. Sedangkan supermarket atau hipermarket sekurangnya barjarak 2,5 kilometer dari pasar tradisional

Mengatasi masalah trotoar dan pedestrian

  • Mencoba menggandeng LSM dan meminta konsultan muda untuk bekerja sama dengan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta memperbaiki pedestrian. April 2012, akan dilakukan uji coba penataan pedestrian di empat titik yaitu Jalan Sabang, Jalan Gajah Mada-Hayam Wuruk, Jalan Ridwan Rais dan Jalan Cikini. Nantinya pedestrian ini akan dilebarkan dan ditinggikan sehingga motor tidak mudah menaiki pedestrian.
  • Selain itu, dilakukan juga sosialisasi dan penyuluhan di tiap-tiap kelurahan agar mereka mulai menata pedestrian di masing-masing wilayahnya.

Masalah transportasi massal, misalnya program busway

  • Saat ini, sudah dibuka koridor XI (Kampung Melayu-Pulo Gebang). Kemudian untuk koridor XII (Tanjung Priok-Pluit). Selain itu, dibuat pula angkutan pengumpan atau feeder yang mempermudah warga dari permukiman untuk menuju ke halte busway terdekat atau stasiun terdekat. Saat ini tersedia 3 rute yaitu rute 1 (Sentra Primer Barat-Daan Mogot), rute 2 (Tanah Abang-Balai Kota) dan rute 3 (SCBD-Senayan).
  • Selanjutnya akan diteruskan hingga 15 koridor. Kemudian pada tahun ini, rencananya akan ada penambahan bus gandeng sebanyak 102 armada untuk didistribusikan ke tiap-tiap koridor. Untuk beberapa koridor juga akan dibuka lelang operator untuk memperbaharui kinerja bus transjakarta dalam melayani masyarakat.

Masalah ormas anarkis di Jakarta

Negara ini merupakan negara hukum sehingga apapun yang mengganggu keamanan dan kenyamanan di Jakarta harus ditindak sesuai dengan aturan yang ada. Pemprov DKI bersama aparat kepolisian dan dibantu TNI akan memantau pergerakan ormas di Jakarta. Bila ada pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi hukum

Masalah banyaknya angka anak putus sekolah

Dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terus meningkat setiap tahunnya, berencana membiayai pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun atau hingga SMA dan sederajat pada 2012. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DKI Jakarta.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan 26 persen dari Rp 31,76 triliun APBD DKI 2012 untuk biaya pendidikan di Ibu Kota. Dana tersebut antara lain disalurkan dalam bentuk Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk seluruh siswa tingkat SD dan SMP, serta Bantuan Operasional Buku (BOB) untuk siswa SMA dan SMK.

Jika daerah lain siswa mendapat BOS maka di Jakarta tidak hanya mendapat BOS saja, setiap siswa SD dan SMP DKI juga menerima BOP dan BOB dari APBD. Dari dana BOP setiap siswa SD menerima biaya sebesar Rp 720.000 per tahun dan siswa SMP sebesar Rp 1.320.000 per tahun. Sedangkan SMA juga mendapatkan Biaya Operasional Buku (BOB) sebesar Rp 900.000 per tahun dan SMK sebesar Rp 1,8 juta per tahun.

Jika rencana Kemendiknas untuk menaikkan BOS terlaksana maka BOP untuk siwa SD dan SMP nantinya akan dikurangi,  sehingga dapat dialihkan untuk memberikan bantuan pendidikan di jenjang SMA dan sederajat.

 Selama ini, selain memberikan dana BOS dan BOP Pemprov DKI Jakarta juga memberikan beasiswa rawan putus sekolah sebesar Rp 31,44 miliar untuk 10.374 siswa.

Masalah museum agar dapat menyumbang sektor Pariwisata

Melakukan renovasi untuk perbaikan museum yang harus didukung oleh DPRD DKI Jakarta juga. Kemudian melakukan promosi pada warga Jakarta dengan gencar.

“Dejavu” Pilkada Jakarta di Pilkada Jabar?
Palti Hutabarat
Senin, 18 Februari 2013 | 20:35 WIB

Jokowi Nyapres, Islamis-Fundamentalis-Wahabis Blingsatan?
Sutomo Paguci
Minggu, 17 Februari 2013 | 11:51 WIB








Wilayah Anda:
Penyandang cacat
Pemilih di Rumah Sakit
Konpers Foke-Nara
Foke-Nara Dua Putaran
Jokowi Ahok Teratas
Polisi Pilkada DKI Jakarta Tanah Merah
Anas nyoblos pilkada
Kaos Berkumis
TPS Penuhi Jalan
Jalan Dijejali TPS

Foto Lainnya

© 2012 KOMPAS.com - All rights reserved