Jumat, 31 Oktober 2014
Selamat Datang   |    Register   |  

Kawal Pilkada DKI, Polri Kerahkan 16.605 Personel

Dian Maharani | Inggried Dwi Wedhaswary | Rabu, 19 September 2012 | 15:27 WIB
Dibaca:   Komentar:
Kompas/Agus Susanto
Poster Pilkada DKI Jakarta. Karyawan melintas didepan poster bergambar dua calon gubernur DKI Jakarta yang dipasang Masyarakat Peduli Pilkada DKI di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (19/9). Pemilih kini makin aktif dan kritis dalam memilih kepala daerahnya karena menentukan nasib kota Jakarta selama lima tahun ke depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI (Polri) menurunkan 16.605 personelnya untuk mengamankan jalannya Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta putaran kedua pada Kamis (20/9/2012) besok. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, jumlah ini lebih banyak dibandingkan jumlah personel yang diterjunkan pada putaran pertama, yaitu 11.755 orang.

Petugas yang melakukan pengamanan antara lain berasal dari Satgas Polda 4.427 orang, Polres 7.397 orang, BKO dari Brimob 2.100, BKO gabungan staf Mabes Polri 505 orang, dan BKO dari TNI 2.200 orang.

"Petugas kita siap membantu melakukan pengamanan. Sekitar 16 ribu petugas bersama unsur TNI dan unsur pemerintah daerah," kata Boy, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/9/2012).

Boy juga mengatakan, Polri mengimbau warga Ibu Kota agar mengikuti proses Pilkada dengan aman dan tertib.

"Polri mengajak semua pihak masyarakat, juga petugas, mari kita jaga agar pesta demokrasi berjalan baik, tertib, aman dan lancar," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga minta para calon gubernur berkomitmen tetap menjaga keamanan Jakarta.

”Kita harus sungguh-sungguh bertanggung jawab sambil mengimbau agar calon gubernur itu memiliki komitmen dan tanggung jawab menjaga keamanan di Jakarta, yang menjadi barometer keamanan negara kita,” kata Presiden saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (18/9).

Presiden menyatakan, pemerintah memberikan perhatian pada Pilkada DKI Jakarta. Meski demikian, pemerintah tidak akan masuk ke wilayah politik praktisnya. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat DKI Jakarta untuk memilih pemimpin yang dianggap tepat, demokratis, fair, dan tanpa mengganggu pilkada itu sendiri.

”Saya mengikuti bahwa kompetisi sangat keras dan ketat. Mari kita pastikan dalam proses pemilihan itu, sebelum, pada saat, dan setelah pemilihan, keamanan Jakarta tetap terjaga,” katanya.

Berita terkait Pilkada DKI dapat diikuti dalam topik "Jakarta 1"

© 2012 KOMPAS.com - All rights reserved