Rabu, 20 Agustus 2014
Selamat Datang   |    Register   |  

Nih, Sembilan Pengaduan Pelanggaran Pemilukada!

Kurnia Sari Aziza | Latief | Rabu, 27 Juni 2012 | 04:26 WIB
KOMPAS/LASTI KURNIA
Kelompok gabungan dari Panwaslu dan lembaga swadaya masyarakat, menyatakan menolak prkatik politik uang dalam pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta, pada aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (24/6/2012). Baik memberi atau menerima uang dalam pelaksanaan kampanye pemilukada dianggap sebagai praktik korupsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta menerima sedikitnya sembilan pengaduan pelanggaran Pemilihan Gubernur 2012. Panwaslu sudah menindaklanjuti semua pengaduan itu sesuai ketentuan yang ada.

"Namun, jumlah tersebut belum termasuk pengaduan yang masuk di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. Ada sembilan pengaduan pelanggaran kami terima di tingkat provinsi," ujar Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdansyah, di Gedung Sasana Prasada Karya, Jakarta, Selasa (26/6/2012).

Secara rinci, pengaduan pertama adalah pengalihan dukungan partai politik kepada salah satu pasangan calon Alex Noerdin-Nono Sampono. Hal ini dilaporkan oleh Hasnaeni atau biasa disebut 'Wanita Emas' pada 26 Maret 2012 lalu. Namun, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur Pemilukada.

Pelanggaran kedua dan ketiga dilaporkan oleh Said Salahudin pada 7 Mei 2012 mengenai dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 117 ayat 2 dan UU nomor 12 tahun 2008.

"Pihak terlapor adalah Fauzi Bowo dan Alex Noerdin. Namun, kasusnya dihentikan karena memang pihak terlapor belum ditetapkan sebagai pasangan calon. Sebelumnya, terlapor sudah dimintai keterangan oleh Panwaslu yang diwakili oleh tim suksesnya," jelas Ramdansyah.

Pengaduan keempat adalah pelanggaran yang dilaporkan oleh Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I), tanggal 22 Mei 2012 terkait dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) fiktif dengan pihak terlapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

"Kasusnya kemudian diteruskan ke KPU Provinsi DKI Jakarta dan pasangan calon untuk cross check data bersama," katanya.

Sementara pelanggaran kelima dilaporkan oleh Susanto pada 29 Mei 2012 lalu, dengan pihak terlapor pasangan nomor urut 2 Hendardji Soepandji-Achmad Riza Patria. Laporan pelanggaran itu terkait iklan kampanye di media cetak dan spanduk dengan slogan 'Berkumis' atau berantakan, kumuh, dan miskin.

"Sudah dilakukan mediasi antara kedua tim sukses pasangan calon, sudah selesai per tanggal 22 Juni 2012. Akhirnya, pihak Hendardji tetap bisa menggunakan slogan tersebut dengan beberapa syarat," ujarnya.

Kasus keenam yang dilaporkan adalah terkait dengan website Dinas Tata Ruang DKI Jakarta. Hal tersebut dilaporkan oleh Christianto dan Suryowibowo pada 30 Mei 2012. Pengaduan ketujuh adalah kasus pembagian selebaran kenyataan buruk yang dianggap black campaign terhadap salah satu pasangan calon sebanyak 2.000 eksemplar di kawasan Tambora, Jakarta Barat.

"Kasus ini dilaporkan oleh Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Wahyu Dinata, tanggal 7 Juni 2012," kata Ramdansyah.

Pengaduan kedelapan adalah kasus anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Nasional Demokrat Kebayoran Lama. Kasus tersebut dilaporkan oleh Marthin pada 8 Juni 2012 lalu, dengan pihak terlapor Sujanto.

Sementara itu, laporan terakhir adalah kasus dugaan adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang dilaporkan oleh Koalisi Tim Advokasi per tanggal 19 Juni 2012 dengan terlapor Ketua KPU DKI Jakarta, Dahliah Umar, Ketua Poka Pendataan Pemilih, Aminullah, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Purba Hutapea. Koalisi tim advokasi ini terdiri dari Tim adokasi Jokowi-Ahok, tim advokasi Alex-Nono, tim advokasi Hendardji-Riza, dan tim advokasi Hidayat-Didik.

"Sampai saat ini kasus masih dalam proses," tandasnya.


© 2012 KOMPAS.com - All rights reserved