Rabu, 16 April 2014
Selamat Datang   |    Register   |  

Selesaikan Masalah DPT Tanpa Tunda Pemilukada

Imanuel More | Erlangga Djumena | Selasa, 29 Mei 2012 | 00:19 WIB
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
Hidayat Nur Wahid

JAKARTA, KOMPAS.com — Masalah daftar pemilih tetap (DPT) menjadi salah satu isu krusial dalam setiap pemilihan umum. Dalam Pemilukada DKI Jakarta, misalnya, hampir seluruh tim sukses pasangan calon menolak berpartisipasi dalam agenda sosialisasi kampanye bersama KPU seandainya masalah DPT belum diselesaikan.

Ditemui di markas tim pemenangannya di Jalan Warung Jati Raya 30, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (28/5/2012), Hidayat Nurwahid meminta pihak penyelenggara tidak menunda pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta lantaran terus berlanjutnya polemik DPT. Menurut calon gubernur yang diusung Partai Keadilan Sejahtera ini masih tersedia waktu cukup bagi penyelenggara untuk memperbaiki daftar pemilih. "Waktu masih ada untuk memastikan koreksi yang benar. Patut diingat, masalah ini sangat menentukan kualitas demokrasi kita," ungkap Hidayat.

Meski demikian, Hidayat tetap meminta pemyelenggara untuk tetap serius dalam menyelesaikan masalah DPT. Menurut dia, pihaknya masih bisa memaklumi jika selisihnya cuma dalam kisaran seratus sampai seribu pemilih. "Tapi kalau sudah sampai angka ratusan ribu, bahkan jutaan, tentu ada yang tidak beres. Wajar jika semua tim pasangan calon mengajukan keberatan," kata mantan Presiden PKS ini.

Ia mencontohkan, dengan unggul dua suara ia bisa memenangkan kursi Ketua MPR RI pada 2004. Demikian halnya dengan kehadiran pemilih fiktif dalam DPT. Hal itu tentu saja menguntungkan pihak tertentu untuk memenangkan Pemilukada DKI Jakarta.

Meskipun meminta penyelenggara menuntaskan kisruh DPT, Hidayat tetap menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta tidak perlu dimundurkan. "Penundaan ini hanya akan menghadirkan fait accompli yang merendahkan kualitas demokrasi. Waktu yang ada harus dimaksimalkan," ujar Hidayat.

Sementara itu, calon wakil gubernur Didik Rachbini berpendapat, KPU DKI Jakarta hanya perlu melakukan survei di beberapa kelurahan untuk menemukan ada tidaknya penyimpangan jumlah pemilih. "Jika ditemukan distorsinya sampai 20 persen ke atas, itu artinya benar KPU harus secepatnya melakukan pendataan ulang," kata Didik.


© 2012 KOMPAS.com - All rights reserved