Sabtu, 25 Oktober 2014
Selamat Datang   |    Register   |  

Andrinof: Jokowi-Ahok Telah Buktikan Transparansi Anggaran

Riana Afifah | Eko Hendrawan Sofyan | Sabtu, 28 April 2012 | 02:22 WIB
Kompas.com/ Fabian Januarius Kuwado
Pasangan bakal calon gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Thahaja Purnama mendatangi GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Minggu (8/4/2012) untuk melakukan sosialisasi cagub di kader Jakarta Selatan.

DEPOK, KOMPAS.com — Pengamat politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, mengatakan bahwa pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dapat membuktikan transparansi anggaran, terutama untuk APBD, jika tidak ada kepentingan partai yang menunggangi mereka.

"Resikonya memang bisa jadi dijauhi oleh sesama partai. Tapi saya yakin mereka mampu. Kan mereka sudah buktikan itu," ungkap Andrinof, menanggapi keraguan transparansi anggaran terhadap pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/4/2012).

Menurutnya, Jokowi telah berani membeberkan masalah harta kekayaannya. Begitu pula dengan Ahok, yang tidak berhenti memperbaharui data tentang harta kekayaan dan penghasilannya selama menjabat sebagai anggota DPR RI. "Bisa dilihat kan di website-nya. Ahok selalu beberkan uang reses dan segala macam," ungkap Andrinof.

Bahkan, ia menjelaskan bahwa Partai Gerindra bersedia untuk tidak mengganggu gugat pasangan ini jika terpilih nanti. Begitu pula dengan PDI-P yang juga telah membuat slogan baru bagi partainya dengan mengusung semangat antikorupsi.

"Paling tidak mereka sudah buktikan pada jabatan sebelumnya. Jadi, saya rasa mereka mampu," tandasnya.

Beberapa waktu lalu, Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok mengungkapkan bahwa sejak mulai terjun di dunia politik, dia selalu terbuka, baik terkait anggaran maupun penghasilannya. Bahkan, ia membeberkan laporannya tersebut di situsnya, www.ahok.org. Ia juga mengatakan bahwa kecilnya dana kampanye seorang bakal calon gubernur tidak bisa begitu saja dijadikan tolok ukur bahwa calon tersebut tidak ditunggangi kepentingan. "Siapa bilang. Jangan hanya berdasarkan itu (dana kampanye) saja karena bisa saja ditipu-tipu," ungkapnya.


© 2012 KOMPAS.com - All rights reserved